Cari
⚖️ PermenPANRB No. 8 Tahun 2026

Indeks Kematangan Pemerintah Digital (Pemdi) 2026

Transformasi menyeluruh tata kelola pemerintahan digital Kabupaten Aceh Tengah. Mengukur 7 Aspek Utama dan 20 Indikator Kunci menuju target indeks ≥ 2,50.

Baseline SPBE 2025
2,59
Level Kematangan Cukup
Indeks Pemdi — Capaian Terverifikasi
0,38
Predikat: Belum Terindikasi
Rumus resmi PermenPANRB 8/2026 · dari 29 bukti lengkap · 232 item
Target Evaluasi 2026
2,50
Gap Analysis: 2,12 Poin
Tolak Ukur Resmi

🧮 Perhitungan Capaian Indeks Pemdi

Dihitung dengan rumus resmi pada Lampiran PermenPANRB No. 8 Tahun 2026 (Pedoman Evaluasi Kinerja Pemdi — Bagian B “Metode Penghitungan Indeks Pemdi”, hlm. -37- s.d. -39-). Nilai tiap indikator = tingkat kematangan 1–5 berbasis kelengkapan bukti dukung.

Indeks Aspek
Indeks Aspek_i = Σ (wIj × NIj) ÷ wAi
Indeks Pemdi
Indeks Pemdi = Σ (wAspek_i × Indeks Aspek_i)
Aspek / IndikatorBobotNilai (1–5)w × N
I1Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital5%15,00
I2Tingkat Kematangan Manajemen Layanan Digital Pemerintah5%210,00
➜ Indeks Aspek 1Tata Kelola (Σ wI×NI ÷ wA = 15,00 ÷ 10)10%1,50 → kontribusi 0,150
I3Tingkat Kematangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Digital5%0 *0,00
I4Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital5%0 *0,00
➜ Indeks Aspek 2Penyelenggara (Σ wI×NI ÷ wA = 0,00 ÷ 10)10%0,00 → kontribusi 0,000
I5Tingkat Kematangan Tata Kelola Data (Indeks Satu Data Indonesia)⏳ menunggu nilai eksternal5%15,00
I6Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Indeks SJIG)⏳ menunggu nilai eksternal3%13,00
I7Tingkat Kematangan Pembangunan Statistik (Indeks Pembangunan Statistik / EPSS)⏳ menunggu nilai eksternal3%13,00
I8Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi4%0 *0,00
➜ Indeks Aspek 3Data (Σ wI×NI ÷ wA = 11,00 ÷ 15)15%0,73 → kontribusi 0,110
I9Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan Pemdi & Teknologi Pemdi4%0 *0,00
I10Tingkat Kematangan Keamanan Siber (IKASANDI)4%0 *0,00
I11Tingkat Kematangan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data (IKASANDI)3%0 *0,00
I12Tingkat Kematangan Kapabilitas Penanganan Insiden Siber (IKASANDI)4%0 *0,00
➜ Indeks Aspek 4Keamanan Siber (Σ wI×NI ÷ wA = 0,00 ÷ 15)15%0,00 → kontribusi 0,000
I13Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital5%15,00
I14Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital5%0 *0,00
➜ Indeks Aspek 5Teknologi (Σ wI×NI ÷ wA = 5,00 ÷ 10)10%0,50 → kontribusi 0,050
I15Tingkat Kematangan Keterpaduan Proses Bisnis Lintas Sektor4%0 *0,00
I16Tingkat Kematangan Integrasi Aplikasi4%0 *0,00
I17Tingkat Kematangan Portal Layanan Digital Pemerintah4%14,00
I18Tingkat Kematangan Interoperabilitas Data⏳ menunggu nilai eksternal3%13,00
➜ Indeks Aspek 6Keterpaduan (Σ wI×NI ÷ wA = 7,00 ÷ 15)15%0,47 → kontribusi 0,070
I19Tingkat Kematangan Fasilitas Dukungan Pengguna Layanan Digital Pemerintah10%0 *0,00
I20Tingkat Kematangan Pengelolaan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah15%0 *0,00
➜ Indeks Aspek 7Kepuasan (Σ wI×NI ÷ wA = 0,00 ÷ 25)25%0,00 → kontribusi 0,000
INDEKS PEMDI — CAPAIAN TERVERIFIKASI100%0,38 — Predikat: Belum Terindikasi
Capaian terverifikasi saat ini
0,38
29/232 bukti lengkap
Proyeksi bila seluruh target indikator tercapai
2,29
Target indikator Panduan Bab 4.2 — dihitung rumus resmi
Skenario Panduan Bab 8.5 (semua fase)
2,38
Predikat Cukup (Membangun)
Skenario kerja keras Kepuasan Pengguna
2,50
Target resmi ≥ 2,50 — Predikat Baik

* Nilai 0 = belum ada bukti Level 1 yang lengkap (bukan nilai evaluasi resmi — skala kuesioner dimulai dari 1). Nilai indikator dihitung dari level kontinu yang seluruh bukti utamanya ber-status lengkap; indikator eksternal (I5 SDI · I6 SJIG · I7 EPSS · I18) memakai nilai minimum 1 selama skor sistem nasional belum tersedia. Bobot mengacu Tabel 1 PermenPANRB 8/2026. Diperbarui: 2026-08-18.

🛡️7 Aspek Evaluasi
Rincian 7 Aspek Evaluasi

Matrix Indikator & Penanggung Jawab (PIC OPD)

Klik tiap aspek untuk melihat 20 indikator, nilai saat ini, dan target perbaikan.

1

Tata Kelola dan Manajemen

Bobot 10%

Kesiapan tata kelola Pemerintah Digital dan pengelolaan layanan digital pemerintah — mencakup perencanaan, penganggaran, arsitektur, dan manajemen risiko

Progres Aspek1,50 / Target 2,25
2 Indikator TerkaitLihat Detail →
2

Penyelenggara

Bobot 10%

Kompetensi sumber daya manusia dan kolaborasi lintas OPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital

Progres Aspek0,00 / Target 2,25
2 Indikator TerkaitLihat Detail →
3

Data

Bobot 15%

Tata kelola data, informasi geospasial, statistik sektoral, dan perlindungan data pribadi — termasuk indeks SDI, SJIG, EPSS, dan kepatuhan UU PDP

Progres Aspek0,73 / Target 1,97
4 Indikator TerkaitLihat Detail →
4

Keamanan Pemerintah Digital Siber

Bobot 15%

Audit keamanan, keamanan siber (IKASANDI), kriptografi, dan penanganan insiden siber

Progres Aspek0,00 / Target 1,90
4 Indikator TerkaitLihat Detail →
5

Teknologi Digital

Bobot 10%

Kesiapan aplikasi dan infrastruktur teknologi digital pendukung Pemdi

Progres Aspek0,50 / Target 2,00
2 Indikator TerkaitLihat Detail →
6

Keterpaduan

Bobot 15%

Keterpaduan proses bisnis, integrasi aplikasi, portal layanan, dan interoperabilitas data lintas sektor

Progres Aspek0,47 / Target 2,40
4 Indikator TerkaitLihat Detail →
7

Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah

Bobot 25%

Fasilitas dukungan pengguna dan pengelolaan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah

Progres Aspek0,00 / Target 2,80
2 Indikator TerkaitLihat Detail →
📦Checklist Upload Bukti
Checklist Persiapan Upload Bukti Dukung

📋 Checklist Bukti Dukung per Indikator

Status ketersediaan bukti per level (sinkron dengan halaman Modul Indikator), preview dokumen yang tersedia, rekomendasi pelengkap, dan catatan mandiri yang disiapkan untuk unggah di portal eval.spbe.go.id. Pilih indikator di bilah kiri →

📦 232 item bukti dukung29 Lengkap199 Belum🎯 Gap: 203 item📌 Matriks kebutuhan L1–L2: 48 butir · 10 indikasi lengkap →
🧭 Pilih Indikator
I1Tingkat Kematangan Tata Kelola Pemerintah Digital
Nilai 1 / 2,595Modul →
👤 PIC:BAPPEDA (Koordinator Pokja Tata Kelola & Manajemen)(Diskominfo (Kabid Layanan E-Gov), Bag. Organisasi, Tim Koordinasi Pemdi)
L1 · Initiate1/1
Rancangan dokumen perencanaan Instansi Pemerintah yang berisi substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital pada perencanaan Instansi Pemerintah dalam tahap penyusunan.
L2 · Emerging3/4
Sebagian substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital pada perencanaan IP (Renstra Instansi Pusat/ RPJMD, Rencana Kerja Tahunan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah).
Pengisian Arsitektur Pemerintah Digital pada sebagian Layanan Digital Pemerintah melalui SIAP Digital.
Bukti kegiatan konsolidasi kolaboratif Tim Koordinasi Pemerintah Digital dalam menyusun substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital pada perencanaan Instansi Pemerintah.
Perencanaan dan Anggaran yang mendukung sebagian substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital pada perencanaan Instansi Pemerintah (RKA K/L RKAD <100%).
L3 · Developing3/4
Seluruh substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital pada perencanaan IP (Renstra Instansi Pusat/ RPJMD, Rencana Kerja Tahunan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah).
Pengisian Arsitektur Pemerintah Digital pada seluruh Layanan Digital Pemerintah prioritas dan/atau Layanan Digital Pemerintah tematik melalui SIAP Digital.
Bukti kegiatan konsolidasi kolaboratif Tim Koordinasi Pemerintah Digital dalam menyusun substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital pada perencanaan Instansi Pemerintah (100%).
Perencanaan dan Anggaran yang mendukung substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital pada perencanaan Instansi Pemerintah (EGA 100%, RKA K/L RKAD 100%).
L4 · Embedded2/2
Bukti reviu atas penerapan Tata Kelola Transformasi Digital Pemerintah. Reviu dilakukan atas Substansi Rencana Aksi Pemdi pada Perencanaan IPPD dan Arsitektur sesuai dengan perubahan Kebijakan maupun Penerapan. Reviu berisikan: Identifikasi Masalah dan Rekomendasi Tindak Lanjut. Dokumentasi dapat berupa: Hasil rapat reviu (notulensi), Hasil koordinasi atas evaluasi (laporan), Telaah staf, atau Dokumen Naskah Dinas lainnya.
Arsitektur Pemerintah Digital yang selanjutnya menjadi referensi pembangunan/pengembangan Keterpaduan Layanan Digital di Lingkungan Pemerintah Daerah, terintegrasi dengan Layanan Digital Pemerintah Provinsi dan menjadi bagian Layanan Digital Pemerintah. Arsitektur Mikro sudah sesuai dengan arsitektur meso dan telah manjadi dasar pengembangan dengan Layanan Digital Pemerintah yang telah Terpadu.
L5 · Leading0/3
Bukti tindak lanjut reviu atas penerapan Tata Kelola Transformasi Digital Pemerintah.
Perubahan Substansi Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital pada perencanaan Instansi Pemerintah.
Bukti tindak lanjut reviu Tata Kelola Transformasi Digital Pemerintah berisikan: Bukti tindak lanjut reviu Tata Kelola Transformasi Digital Pemerintah (berupa perbaikan/perubahan Arsitektur) dan Perubahan Substansi Perencanaan Instansi.
💡 Rekomendasi Pelengkap
  • 📈 Nilai saat ini 1 < target 2,5 — lengkapi bukti Level 2 (Emerging) agar naik.
    Kriteria L2: Kriteria: Substansi Rencana Aksi Nasional Pemdi untuk perencanaan pada Instansi Pemerintah di tingkat mikro telah disusun. Pelaksanaan Rencana Aksi Pemdi dan penerapan Arsitektur P
  • 5 bukti ber-status Belum — lengkapi & unggah ke portal eval.spbe.go.id.
  • 🗂️ Dokumen kunci belum ter-cover: #1 (RPJMD / RKPD / Renstra / Renja yang Memuat Substansi RAN Pemdi); #2 (Peta Rencana / Rencana Aksi Pemdi (Substansi RAN Pemdi)); #3 (Arsitektur Pemerintah Digital di SIAP Digital (+ Dokumen Arsitektur)); #4 (KAK / RKA / DPA / Rekap Anggaran Program Pemdi); #5 (SK Tim Koordinasi Pemerintah Digital Daerah); #7 (Paket Dokumentasi Rapat Tim Koordinasi Pemdi).