📖 Glosarium — Istilah Pemerintah Digital

Singkatnya: Upaya pemerintah memindahkan layanan dan cara kerjanya ke sistem digital, supaya pelayanan lebih cepat, hemat, dan terbuka.

Konsep tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital yang menyempurnakan SPBE, diatur dalam Permenpan RB 8/2026. Diukur lewat Indeks Pemdi (7 aspek, 20 indikator).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Singkatnya: Istilah resmi untuk pemerintahan yang menggunakan komputer/internet dalam memberi layanan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk layanan masyarakat dan internal pemerintah. Dasar: Perpres 95/2018. Dinilai tahunan oleh Kementerian PANRB.

Singkatnya: Nilai rapor (skala 1–5) yang menunjukkan seberapa matang layanan digital sebuah pemerintah daerah. Makin tinggi makin baik.

Hasil pemantauan tahunan PANRB atas 4 domain (Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, Layanan). Target minimal tiap indikator Level 3. Aceh Tengah 2025 = 2,59 (Cukup).

Singkatnya: Seperti level di game — angka 1 paling dasar, angka 5 paling matang.

Skala SPBE: 1 Rintisan, 2 Terkelola, 3 Terstandardisasi, 4 Terintegrasi, 5 Optimum. Target nasional minimal Level 3.

Survei & Indeks Kepuasan Masyarakat

Singkatnya: Cara warga memberi nilai atas pelayanan; hasilnya jadi nilai kepuasan pemerintah.

SKM = survei 8–9 unsur layanan (skala 1–4) sesuai Permenpan 14/2017. IKM = rata-ratanya dikonversi ke skala 0–100. Dipakai untuk memperbaiki layanan.

Singkatnya: Gambaran siapa mengerjakan apa dan bagaimana alurnya di pemerintahan, agar tidak tumpang tindih.

Diagram hubungan kerja antar-unit organisasi untuk menghasilkan layanan secara efisien. Wajib disusun sesuai Permenpan 19/2018.

Singkatnya: Bidang-bidang tugas pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, dan sebagainya.

Urusan yang dibagi antara pusat dan daerah. Di Aceh Tengah ada 34 urusan yang menjadi dasar layanan & proses bisnis.

Singkatnya: Kantor-kantor pemerintah daerah — dinas, badan, sekretariat, dan kecamatan.

Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan. Aceh Tengah punya 52 perangkat daerah (38 instansi + 14 kecamatan), total 4.507 ASN.

Singkatnya: Instansi yang bertanggung jawab atas kebenaran data — di sini Diskominfo.

Unit yang mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan data resmi. Untuk portal ini: Diskominfo Kab. Aceh Tengah.

Aparatur Sipil Negara

Singkatnya: Pegawai pemerintah — PNS dan PPPK.

Profesi pegawai pada instansi pemerintah, terdiri dari PNS dan PPPK.

Singkatnya: Janji berapa lama sebuah layanan selesai (mis. KTP ± 7 hari).

Service Level Agreement — batas waktu maksimal penyelesaian layanan yang dijanjikan kepada publik.

Singkatnya: KTP-nya usaha — nomor izin berusaha yang diurus lewat sistem online OSS.

Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission, sebagai identitas & izin dasar pelaku usaha.

Singkatnya: Aturan resmi dari pemerintah pusat yang jadi pedoman.

Peraturan Menteri PANRB / Peraturan Presiden. Relevan: Perpres 95/2018 (SPBE), Permenpan 19/2018 (PPB), Permenpan 59/2020 (Pemantauan SPBE), Permenpan 8/2026 (Pemdi).